Tangerang, Sabtu 03 Januari 2026 – Tujuh kabupaten di Provinsi Aceh masih memerlukan atensi bantuan agar bisa segera pulih dari bencana banjir dan longsor. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers pelepasan praja IPDN ke Aceh Tamiang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
“Untuk Aceh, memang yang paling berat terdampak. Dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik. Yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan,” kata Tito, Sabtu (3/1/2026) dilansir Kompas.com.
Ketujuh kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Mendagri mengatakan, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah yang paling terdampak dan kini belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi topografi Aceh Tamiang yang lebih rendah dari wilayah di sekelilingnya.
“Karena Tamiang itu terletak seperti mangkuk, dikelilingi oleh apa namanya itu, dari Gayo Lues dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini,” ujar Tito.
Untuk bisa pulih, kata Tito, ada dua indikator yang perlu dipenuhi di Aceh Tamiang, yaitu berjalannya roda pemerintahan daerah dan ekonomi di masyarakat.
“Saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah dua hal, yaitu pulih itu adalah ketika pemerintahan berjalan dengan normal, pemerintahan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan, yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe, itu hidup,” jelasnya.
Sejak dua minggu lalu hingga kunjungan Presiden Prabowo Subianto, Tito mengatakan kondisi Aceh Tamiang mulai membaik. Sebagian kecil restoran dan warung milik masyarakat sudah kembali buka.
“Saat itu dua minggu lalu, belum. Kemarin dua hari yang lalu dengan Bapak Presiden, sebagian kecil ekonomi warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah ada yang buka,” bebernya.
Meski mulai membaik, pemerintah masih terus mendorong upaya percepatan agar dampak bencana bisa dinetralisir. Untuk mendorong pemulihan Aceh Tamiang, Kemendagri mengirimkan 1.132 orang murid dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Tito menjelaskan, 1.132 murid atau praja IPDN ini akan difokuskan untuk membantu proses pemulihan pemerintah daerah di Aceh Tamiang.
Para praja dibekali dengan beberapa peralatan, termasuk sekop dan cangkul, untuk membantu membersihkan lumpur yang masih merendam kantor kabupaten dan pemerintahan lainnya.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih: sekop ya, kemudian cangkul,” kata Tito.
Selain itu, praja IPDN juga ditugaskan untuk membantu aparatur setempat untuk memulihkan pelayanan publik di desa-desa.
“Lebih dari 200 di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” pungkasnya.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
