Jakarta, 30 Oktober 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kali ini mantan Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto (HS) menjadi tersangkan kesembilan dalam kasus tersebut.
“Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS. Mantan Sekjen Kemnaker,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).
KPK belum menjelaskan lebih rinci terkait peran Heri. Penetapan tersangka kepada Heri dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit di bulan ini.
“Sprindik Oktober,” ujarnya.
Untuk dketahui, kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA. KPK menduga kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.
Sebelumnya total ada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga sejumlah pejabat di Kemnaker yang memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.
Kedelapan tersangka sebelumnya yakni Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025; Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025; Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025; Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025;
Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023; Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional; Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019; Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
