Hadiri PTBI 2025, Presiden Tegaskan Sinergi Kebijakan untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, 29 NOVEMBER 2025 – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Graha Bhasvara Icchana, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Acara strategis tahunan ini menjadi forum penting untuk menentukan arah kebijakan ekonomi nasional serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

PTBI 2025 mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” yang mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi atas peran mereka menjaga ketahanan ekonomi nasional. “Tema yang dipilih sangat tepat dan sejalan dengan upaya besar yang sedang kita jalankan,” ujar Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memaparkan prospek ekonomi Indonesia yang diprediksi menguat pada 2026. Ia menyebut inflasi yang terjaga, percepatan belanja pemerintah, serta kemajuan digitalisasi di daerah sebagai indikator utama penguatan ekonomi.

“Risiko-risiko sudah price-in, termasuk suku bunga, harga, dan nilai tukar. Tahun 2026 memberi upside risk dengan proyeksi pertumbuhan 5,4 persen sesuai APBN,” jelas Airlangga.

Dalam agenda penghargaan, Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik 2025 atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong akselerasi ekonomi digital di daerah.

Selain itu, BI Award 2025 juga diberikan kepada sejumlah lembaga keuangan yang dinilai berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

PTBI 2025 ditutup dengan komitmen penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Foto : BPMI Setpres