Korsel Investigasi Keterlibatan Sipil dalam Insiden Drone ke Korut

Nara, Rabu 14 Januari 2026- Pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti bertanggung jawab atas pengiriman pesawat tak berawak (drone) ke wilayah Korea Utara baru-baru ini

Pernyataan ini muncul pada Rabu (14/1) sebagai respons atas kemarahan Pyongyang yang menuntut permintaan maaf resmi dari Seoul

Perseteruan ini bermula saat Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirimkan pesawat nirawak melintasi perbatasan menuju kota Kaesong akhir pekan lalu

Sebagai bukti, pihak Pyongyang merilis foto-foto puing yang mereka klaim sebagai pesawat jatuh. Menanggapi hal tersebut, saudara perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, menyebut pelaku sebagai “preman negara musuh” dan menuntut tanggung jawab penuh dari Seoul

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, menegaskan kembali posisi Seoul di sela-sela pertemuan puncak Korsel-Jepang di Nara, Jepang. Ia membantah keterlibatan militer maupun pemerintah dalam operasi tersebut, namun membuka kemungkinan keterlibatan pihak sipil

“Tugas kami sekarang adalah menyelidiki apakah ada seseorang dari sektor sipil yang melakukannya. Jika ada tindakan yang melanggar hukum dan pantas dihukum, maka hukum harus ditegakkan,” ujar Wi kepada media

Meski demikian, Wi juga mengingatkan bahwa Korea Utara telah berulang kali melakukan pelanggaran serupa dengan mengirimkan drone ke wilayah sensitif di Seoul, termasuk area kantor kepresidenan di Yongsan dan Gedung Biru

Ia menegaskan bahwa tindakan Pyongyang tersebut juga merupakan pelanggaran nyata terhadap Perjanjian Gencatan Senjata

Guna meredam situasi, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung telah menginstruksikan penyelidikan gabungan antara militer dan kepolisian

Presiden Lee memperingatkan bahwa keterlibatan warga sipil dalam aksi provokasi semacam ini merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam perdamaian di Semenanjung Korea

sumber: The Straits Times