JAKARTA, 27 NOVEMBER 2025 – Setelah delapan tahun dinantikan, duo favorit Judy Hopps dan Nick Wilde akhirnya kembali ke layar lebar lewat Disney’s “Zootopia 2”. Sekuel ini melanjutkan kesuksesan film pertamanya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto : BPMI Setpres) JAKARTA, 27 NOVEMBER 2025 – Pemerintah resmi menambah kuota LPG 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Pengumuman ini
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Máxima dari Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev) JAKARTA, 27 NOVEMBER 2025 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
LAMONGAN, 27 NOVEMBER 2025 – PT Dok Pantai Lamongan (DPL) mempertegas komitmennya terhadap lingkungan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 626 kWp atau setara 500 kVA. Pemanfaatan energi terbarukan
SURABAYA, 27 NOVEMBER 2025 –Pelaku industri properti nasional terus berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian, namun sederet tantangan masih menghadang. Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Ilyas menegaskan bahwa persoalan tumpang
SURABAYA, 27 NOVEMBER 2025 – Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa Jawa Timur (Jatim) memasuki tahun 2026 dengan fundamental ekonomi solid dan momentum pertumbuhan semakin menguat.
Jakarta, Kamis 27 November 2025 – Tidak adanya perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Surabaya, Kamis 27 November 2025 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan Tanjung Perak periode 2023-2024 yang merugikan
Surabaya, Kamis 27 November 2025 – Persebaya Surabaya akan bertandang ke markas Bhayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-14 Super Leagus 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung Jumat (28/11/20250 sore pukul
Jakarta, Kamis 27 November 2025 – Permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang meminta aturan
