MOJOKERTO, 11 Januari 2026 – Pemerintah Kota Mojokerto resmi melepas segel pada sejumlah tiang milik provider PT Tower Bersama pada Jumat, 9 Januari 2026, setelah perusahaan tersebut melunasi kewajiban sewa aset
Jakarta, 11 Januari 2026– Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, mengatakan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal dianggap
Jakarta, 11 Januari 2026– Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menilai reformasi Polri perlu lebih menitikberatkan pada perbaikan kultural ketimbang perubahan struktural. Menurutnya, secara desain kelembagaan, struktur dan
LAMONGAN, 7 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Lamongan. Awal tahun 2026, komitmen tersebut dimulai
Jakarta, 17 Desember 2025– Penghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diraih Polri menegaskan komitmen institusi tersebut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Jakarta, 14 Desember 2025– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
MALANG, 24 November 2025 – Serap Aspirasi atau reses di Merjosari Lowokwaru Malang, anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mendapat keluhan warga terkait kemacetan hingga limbah. Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, Kota
Bandung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan KUHAP baru yang telah resmi disahkan pada
Lampung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandar Lampung, Lampung, dalam rangka meninjau kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH) menjelang pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Bandung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan sistem penegakan hukum nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan tinggi. Dalam Kunjungan Kerja
