SURABAYA, 26 OKTOBER 2025 – Perekonomian Jawa Timur menunjukkan ketahanan yang solid hingga akhir kuartal III 2025. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah ini mencatatkan capaian positif baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp178,56 triliun, atau 63,15 persen dari target.
Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp171,86 triliun (61,97%), sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target dengan capaian Rp6,69 triliun (123,11%).
Adapun belanja negara di Jawa Timur terealisasi sebesar Rp92,09 triliun (72,97%), terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp28,64 triliun dan transfer ke daerah Rp63,45 triliun.
Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto mencapai Rp71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar, yaitu Rp47,37 triliun (56,2%). Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh positif dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55%), ditopang peningkatan penerimaan cukai serta bea keluar akibat naiknya harga CPO.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur mencatat realisasi lelang Rp4,19 triliun (76,91%) dan PNBP lelang Rp132,94 miliar (106,46%), menandakan pengelolaan aset negara yang semakin efisien dan produktif.
Kinerja belanja pemerintah pusat juga menunjukkan tren positif. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan Rp18,73 triliun (77,53%), diikuti belanja barang Rp7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp2,41 triliun (42,27%), serta bantuan sosial Rp99,66 miliar (71,79%).
Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi prioritas. Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp12,82 triliun, sementara sektor kesehatan menyerap Rp612,78 miliar (58,98%) dari pagu Rp1,04 triliun.
Dua program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), menunjukkan hasil menggembirakan di Jawa Timur.
Program MBG mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jatim peringkat ketiga nasional dengan 4,16 juta penerima manfaat (47%) dan dukungan 47 ribu petugas lapangan di 38 kabupaten/kota.
Sementara program PKG menempatkan Jatim di posisi kedua nasional, dengan 7,97 juta pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta peserta hadir (17,92%), serta realisasi anggaran mencapai Rp7,17 miliar hingga September 2025.
Dudung menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah.
“Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
