JAKARTA, 11 JANUARI 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi bagi jemaah Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan haji dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa persiapan haji dilakukan sejak dini dengan fokus pada ketepatan waktu, mutu layanan, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang profesional.
“Fokus kami adalah memastikan penyelenggaraan haji berjalan tepat waktu, berkualitas, dan akuntabel sesuai arahan Presiden bahwa haji harus dikelola secara transparan,” ujar Irfan Yusuf.
Menhaj menjelaskan, penguatan tata kelola menjadi perhatian utama Kemenhaj. Untuk itu, kementerian melibatkan sejumlah lembaga eksternal, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh proses berjalan bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dari KPK hingga Kejaksaan ikut mendampingi kami. Semua ini untuk memastikan penyelenggaraan haji berlangsung transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan, mulai dari kepastian proses, kepatuhan regulasi, hingga dampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Pemerintah menargetkan jemaah dapat beribadah dengan aman, tenang, dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat.
Terkait kesiapan layanan di Arab Saudi, Irfan Yusuf menyebut koordinasi dengan otoritas setempat terus dilakukan secara intensif.
Hingga saat ini, layanan transportasi dan konsumsi telah terpenuhi 100 persen, sementara akomodasi di Madinah mencapai 93 persen. Adapun akomodasi di Makkah ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Transportasi dan konsumsi sudah 100 persen siap. Untuk akomodasi, Madinah hampir rampung dan Makkah kami optimistis segera selesai,” jelasnya.
Di dalam negeri, Kemenhaj juga mematangkan persiapan penerbangan, embarkasi, dan asrama haji melalui sinergi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara.
Asrama haji disiapkan untuk memberikan layanan yang tertib, aman, dan nyaman sebelum keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.
Aspek kesehatan turut menjadi prioritas utama. Kemenhaj memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang optimal baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
Menutup pernyataannya, Menhaj menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah Indonesia.
