Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Foto : BPMI Setpres)
JAKARTA, 27 NOVEMBER 2025 – Pemerintah resmi menambah kuota LPG 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Pengumuman ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Bahlil menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar suplai LPG subsidi bagi masyarakat, terutama menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), tidak mengalami kekurangan. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah memutuskan menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari rencana awal.
“Dalam ratas tadi yang dipimpin Bapak Presiden, diputuskan bahwa kuota LPG yang sebelumnya tercantum dalam draf APBN sebanyak 8.160.000 ton akan ditambah sekitar 350 ribu ton,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar masyarakat dapat melalui periode Nataru dengan tenang dan tanpa gangguan pasokan energi rumah tangga.
“Dengan penyesuaian ini, kita pastikan seluruh perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 aman dari sisi ketersediaan LPG,” ujarnya.
Menariknya, tambahan kuota tersebut tidak akan menambah beban anggaran negara. Bahlil menyampaikan bahwa pagu subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp82 triliun, sementara realisasi anggaran, meski dengan penambahan kuota, diperkirakan hanya sekitar Rp77–78 triliun.
“Meski ada tambahan 350 ribu ton, realisasinya tetap di bawah Rp80 triliun, sekitar Rp77–78 triliun,” terangnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa penyesuaian kuota ini hanya berlaku untuk tahun 2025. Sementara untuk 2026, besaran subsidi tetap mengikuti RAPBN yang sudah dirancang. Terkait teknis distribusi agar subsidi lebih tepat sasaran, ia menyebutkan bahwa pembahasan masih berlangsung antar kementerian dan lembaga.
“Masih dalam pembahasan, belum final,” tambahnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin kebutuhan energi rakyat, melindungi masyarakat kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
