
MALANG, 14 NOVEMBER 2025 – Komisi A DPRD Jawa Timur terus mempercepat pembahasan Raperda perubahan kelima atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat lanjutan digelar di kantor BPSDM Jatim, Kota Malang, Kamis (13/11/2025), dengan melibatkan sejumlah OPD Pemprov Jatim seperti Dinas Kominfo, Disbudpar, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Hukum, serta Biro Organisasi. Pemerintah Kota Batu dan Kota Malang juga turut hadir.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menyatakan dukungan agar sektor ekonomi kreatif digabung ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim. Penggabungan ini diharapkan memperkuat tata kelola dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang kini menjadi kekuatan ekonomi baru di Jawa Timur.
“Kontribusi kuliner sebagai subsektor terbesar secara nasional menunjukkan potensi ekonomi kreatif Jatim sangat besar. Target kami Raperda ini rampung pada 2025 agar implementasinya bisa dimulai 2026,” tegasnya.
Kominfo Jatim Fokus pada Data dan Publikasi Ekraf
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita, menjelaskan bahwa Kominfo berperan sebagai koordinator data, informasi, dan publikasi dalam Komite Ekonomi Kreatif Jatim berdasarkan Kepgub 2024–2026.
Ada delapan subsektor ekraf yang menjadi ruang lingkup dukungan Kominfo, meliputi aplikasi, DKV, desain produk, fotografi, film-animasi-video, periklanan, pengembang gim, serta TV dan radio.
Ia menambahkan, subsektor ekonomi kreatif di Jatim yang paling berkembang antara lain kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, fotografi, musik, penerbitan, desain komunikasi visual, seni rupa, serta film dan animasi.
Beberapa daerah yang tercatat paling menonjol dalam pengembangan industri kreatif adalah Kabupaten Ponorogo, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya.
Raperda ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif di Jawa Timur sekaligus mendorong pertumbuhan sektor yang semakin strategis bagi ekonomi daerah.
