Jakarta, Senin 10 November 2025 – Merespon peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025), pemerintah berencana mengkaji kembali membatasi game online. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan game seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang dinilainya berbahaya untuk anak-anak Indonesia.
Prasetyo menuturkan anak-anak secara psikologis menganggap kekerasan merupakan hal yang biasa ketika bermain game online seperti PUBG.
“PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” ujar Prasetyo di depan kediaman Prabowo, Jakarta, Minggu (9/11/2025) malam.
Prasetyo pun mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mengkaji kembali pembatasan game online untuk membatasi pengaruh terhadap anak Indonesia.
“Beliau (Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online. Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” beber Prasetyo.
Ia melanjutkan jika Presiden Prabowo ingin agar kegiatan pemuda seperti karang taruna dan Pramuka harus aktif kembali. Menurut Presiden, dua kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan menghidupkan semangat kehidupan bermasyarakat.
“Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” ujar Prasetyo.
Di samping itu, Prasetyo juga menyampaikan permintaan Prabowo agar para guru lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan di sekolah.
Wacana pembatasan game online itu sendiri pernah menghangat pada 2021, ketika adanya permohonan pemblokiran terhadap game online Playerunknown’s Battleground (PUBG), Free Fire, dan Mobile Legends dari Bupati Mukomuko, Sapuan.
Alasannya, anak-anak di sana telah menjadi pecandu game online sehingga kondisi seperti ini seharusnya segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
