Jakarta, 23 Februari 2024 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tidak ada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Untuk tahun 2024 ini, belum ada kelompok usaha BUMN atau anak usaha BUMN yang masuk dalam pipeline,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuagan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2).
Meskipun demikian, BEI tetap optimis kinerja penghimpunan dana di pasar modal akan stabil dan bahkan lebih baik dari tahun 2023 dan target penghimpunan dana tahun 2024 sebesar Rp 200 triliun akan tercapai.
Inarno menyebutkan perusahaan masih antusias untuk melakukan penawaran umum (IPO) untuk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia mengaku, hiruk pikuk pasar IPO bursa tahun ini sudah terlihat dari pengumpulan Rp 12 triliun lebih dana publik, kurang dari 2 bulan tahun 2024 berjalan.
“Antusiasme pendanaan tahun ini terlihat pada penghimpunan dana 12,34 T tahun ini,” jelas Inarno dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK).
Inarno Menambahkan bawa pipeline penawaran umum, baik lewat IPO ataupun rights issue, tahun ini telah mencapai 86 efek dengan perkiraan penghimpunan dana senilai Rp 50 triliun.
Secara spesifik, Inarno menjelaskan akan ada 59 emiten baru yang berencana untuk melantai di BEI tahun ini
Hal ini menegaskan bahwa rencana IPO perusahaan Palm Co atau perusahaan sawit plat merah milik tidak akan melantai di bursa atau IPO tahun ini. Aksi korporasi yang dilakukan oleh Holding Perkebunan dengan membuat 3 sub holding dimana salah satunya adalah Palm Co yang merupakan merger dari PTPN pengelola sawit dan direncanakan IPO 2024 tidak akan terjadi. Sebelumnya, Jatmiko Santosa, Direktur Utama PTPN IV sebagai Sub Holding Palm co menyatakan bahwa pihak mereka tidak akan melantai di bursa karena kondisi pasar kurang baik.
