Jakarta, Jumat 03 Oktober 2025 – Pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) angkat bicara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Wakil Ketua Umum REI Bambang Eka Jaya mengatakan bahwa waktu yang tersisa (3 bulan) dirasa sulit untuk mencapai target penyaluran FLPP 350 ribu unit. Ia mengatakan tugas BP Tapera selaku lembaga pengelola FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) cukup berat
“Memang dengan waktu 3 bulan untuk mencapai sisa target hampir 50 persen memang suatu tugas berat. Khususnya untuk mendapatkan calon pembeli yang berkualitas dan bankable juga tidak mudah,” ujarnya kepada Bisnis Indonesia pada Kamis kemarin
Adapun terkait salah satu kendala, menurut Bambang adalah banyak user yang tidak lolos BI Checking. Sehingga Bambang ragu untuk memprediksi apakah penyaluran rumah subsidi (FLPP) akan mencapai target 350 ribu unit sampai dengan akhir tahun
“Ini memang kontradiktif dengan target pemerintah. Apalagi backlog yang masih 15 juta,” jelas Bambang
Bambang berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat terobosan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan pangsa pasar di rumah FLPP dapat lebih memiliki akses untuk memperoleh rumah murah itu, khususnya untuk masyarakat pekerja sektor informal
Seperti diwartakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik anggaran untuk rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) jika tidak terserap, dan akan mengalihkan ke program lainnya
Purbaya berpendapat jika tindakan itu dilakukan untuk memastikan dana APBN dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat
baca juga: Menkeu Akan Tarik Anggaran Rumah Subsidi Jika Tak Terserap
“Tapi saya yakin Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya, karena mereka tahu kalau uangnya nggak terpakai, saya akan ambil. Saya akan sebarkan ke program-program yang lebih siap,” ujarnya pada Senin kemarin, sembari mengungkap bahwa sosialisasi terkait pemaksimalan penggunaan pagu anggaran telah dilakukan ke sejumlah kementerian/lembaga
sumber: Bisnis.com
