Perkuat Industri Pakan, Pemerintah Investasikan Rp 20 Triliun

Jakarta, Senin 10 November 2025 – Demi mewujudkan kemandirian pangan serta untuk meningkatkan ekosistem peternakan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah berencana akan memperkuat industri pakan nasional melalui kolaborasi BUMN dan peternak rakyat. Hal ini bertujuan

“Pembibitan harus di-back up oleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi, budi daya tetap dilakukan oleh peternak rakyat, inilah ekosistem yang sehat, saling menopang,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Senin (10/11/2025) dilansir Antara.

Menurutnya, sangat penting membangun ekosistem peternakan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang sedang didorong adalah pembangunan pakan dan sistem pembibitan nasional yang dikawal oleh BUMN sebagai penyangga utama kebutuhan bibit, dengan dukungan investasi hingga mencapai Rp20 triliun.

Arman menuturkan penguatan sektor pembibitan BUMN bukan untuk mengambil alih peran peternak rakyat, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin bagi peternak kecil di seluruh Indonesia.

“Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka,” ujar Mentan.

Mentan juga mengungkapkan bahwa rencana investasi sebesar Rp20 triliun diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pembibitan, pemeliharaan atau budidaya, serta industri pakan lokal.

Nantinya dana tersebut digunakan untuk membangun pusat-pusat pembibitan modern, laboratorium genetik, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Dengan sistem yang terintegrasi, Indonesia diharapkan tak lagi tergantung pada impor bibit unggul dari luar negeri.

“Kalau bibit dan pakan kita kuat, peternakan nasional pasti mandiri. Kuncinya ada pada kolaborasi antara negara, BUMN, dan rakyat,” tegasnya.

Mentan mengatakan peternak kecil tidak perlu merasa khawatir terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut justru dirancang untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku utama di lapangan.

“Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian. Kita siapkan dukungan bibit, pakan, teknologi, bahkan akses pembiayaan,” pungkasnya.