Jakarta, Kamis 26 Februari 2026 – Komisi III DPR RI bakal memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Pemanggilan tersebut terkait tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan, anak buah kapal (ABK)
Jakarta, Rabu 28 Januari 2026 – Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menghentikan kasus yang menimpa Hogi Minaya, seorang suami yang menjadi tersangka usai mengejar penjambret istrinya
Jakarta, Rabu 28 Januari 2026 – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman Bambang Yunianto turut meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman usai mengejar pelaku penjambretan
Jakarta, 11 Januari 2026– Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, mengatakan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan internal dianggap
Jakarta, 11 Januari 2026– Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menilai reformasi Polri perlu lebih menitikberatkan pada perbaikan kultural ketimbang perubahan struktural. Menurutnya, secara desain kelembagaan, struktur dan
Jakarta, 14 Desember 2025– Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Jakarta, 14 Desember 2025– Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 27 November 2025– Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, merespons keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia
Jakarta, 23 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan dua isu besar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis
Bandung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan KUHAP baru yang telah resmi disahkan pada
