Lampung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandar Lampung, Lampung, dalam rangka meninjau kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH) menjelang pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Bandung, 23 November 2025– Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan sistem penegakan hukum nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan tinggi. Dalam Kunjungan Kerja
Jakarta, 20 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
Jakarta, 20 November 2025 – Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui tujuh calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 dalam Rapat Pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Jakarta, 20 November 2025 – Dalam lanjutan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Hakim Agung, Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyoroti secara khusus pentingnya independensi
Jakarta, 19 November 2025 – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa poster yang beredar di media sosial mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah hoaks. Poster tersebut
Jakarta, 19 November 2025 – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan merupakan kehendak sepihak pemerintah atau DPR, melainkan hampir
Jakarta, 19 November 2025 – Komisi III DPR RI memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan Presiden. Prosesi berlangsung
Jakarta, 15 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Polri wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan terkait penugasan perwira aktif di institusi sipil.
Jakarta, 15 November 2025 – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa posisi kelembagaan Polri secara tegas harus berada di bawah Presiden, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Penegasan tersebut disampaikan untuk
