SURABAYA, 25 OKTOBER 2025 – Penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan positif hingga Agustus 2025. Nilainya menembus Rp233,5 triliun, atau 37,9% dari
JAKARTA, 11 OKTOBER 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat komitmen memperluas akses keuangan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses
SURABAYA, 4 OKTOBER 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) menghadirkan Pojok Keuangan Rakyat di Jatim Fest 2025, 1–5 Oktober.
SURABAYA, 3 OKTOBER 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur menegaskan disiplin menabung menjadi kunci utama dalam menjaga kondisi keuangan yang sehat. Asisten Direktur Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan
Jakarta, 26 Februari 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa
SURABAYA, 18 FEBRUARI 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait aset kripto. Upaya ini mencakup edukasi bagi mahasiswa agar mereka dapat memahami manfaat,
SURABAYA, 7 Februari 2025 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas
SURABAYA, 20 Januari 2025 – Peralihan pengawasan terhadap industri aset digital dari Bappebti dan Kementerian Perdagangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) disambut positif oleh para pelaku
JAKARTA, 15 JANUARI 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program Pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat. Khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). OJK bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk
JAKARTA, 14 JANUARI 2025 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Menteri
