Jakarta, Sabtu 11 Oktober 2025 – Persoalan royalti musik masih belum tuntas. Untuk mereformasi tata kelola royalti, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo mengatakan kementerian tetap mengawal reformasi dan kini ditangani oleh lintas kementerian dan lembaga.
“Itu (royalti musik) kita serahkan ke Kementerian Hukum. Benar-benar direformasi oleh Kementerian Hukum, kita kawal,” kata Wamenbud saat ditemui usai penutupan Konferensi Musik Indonesia (KMI) yang digelar di Jakarta, Sabtu. (11/10/2025).
Wamenbud Giring menambahkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan pungutan hingga distribusi royalti bagi pencipta lagu dan hal lainnya juga telah didengar oleh Kementerian Hukum serta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam gelaran Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025.
“Dan untuk undang-undang hak cipta kita serahkan semuanya ke DPR, jadi kita benar-benar membagi tugas tidak mungkin Kementerian Kebudayaan menangani semua, semua punya tugas masing-masing,” kata dia.
Dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 soal reformasi tata kelola royalti musik, terdapat usulan bahwa pemerintah wajib melibatkan pelaku ekosistem musik secara menyeluruh untuk menghadirkan tata kelola yang tepat.
Kemudian diperlukan kebijakan mengenai penerapan insentif pajak berupa penyederhanaan pajak royalti, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keringanan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi pekerja seni berpenghasilan di bawah Rp10 juta.
Sementara itu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Kamis (9/10) mengatakan kementerian menghadirkan regulasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk transparansi tata kelola royalti.
“Oleh karena itu, dalam upaya kita menciptakan transparansi, maka kemudian saya mengambil sebuah inisiatif perubahan permen Hukum HAM yang lalu, kemudian lahirlah Permenkum 27 tahun 2025,” ujar Supratman.
Hal tersebut berkaca pada persoalan struktural di lembaga manajemen kolektif yang memiliki kendala terkait solusi digitalisasi, termasuk menghimpun royalti dan penyaluran royalti bagi seniman musik.
Kelahiran aturan baru itu diharapkan mampu menghadirkan perlindungan bagi komposer, pemegang hak cipta serta pihak terkait agar berjalan secara adil.
Sumber: Antara
