MALANG, 24 November 2025 – Pemerintah Kota Malang menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Program Posyandu Reborn dan integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai penandatanganan nota kesepakatan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan, data dan/atau informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah antara pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Mercure Malang Mirama, Kamis malam (20/11/2025).
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf pada kesempatan ini mengapresiasi langkah kolaboratif Pemprov Jatim dan BPS yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Menurutnya, integrasi ini merupakan langkah pertama di Indonesia yang memungkinkan keterhubungan data dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dan Kementerian Sosial, bahkan akan diperluas sampai ke tingkat desa.
“Di desa akan ada layanan khusus. Selain mengelola data, layanan ini juga melakukan intervensi terhadap kebutuhan masyarakat, dari urusan penegakan hukum hingga kebutuhan mendesak masyarakat yang dapat diselesaikan melalui model rujukan,” jelas Mensos yang kerap disapa Gus Ipul itu.
Di momen ini, Pemprov Jatim dan BPS Jatim juga meluncurkan Aplikasi Singosari (Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi) yang memuat informasi sosial dan ekonomi berbasis DTSEN. Aplikasi ini ke depan juga akan digunakan mendukung Program Posyandu Reborn, program layanan terpadu yang diperkuat melalui enam standar pelayanan minimal Posyandu.
“Melalui Posyandu Reborn akan terbangun kolaborasi luar biasa antara pendamping sosial, relawan desa, TNI, Polri, dan berbagai instansi untuk memperbaiki data bersama-sama,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa Posyandu di tingkat desa nantinya menjadi pusat layanan yang terhubung langsung dengan BPS untuk verifikasi dan validasi data. “Insyaallah Posyandu Reborn akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” imbuhnya lagi.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan kesiapan BPS untuk menyediakan data statistik yang akurat dan berkualitas. Ia juga menegaskan kolaborasi BPS dan Kementerian Sosial yang terus terjalin secara intensif dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya akurasi data untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Ia juga menegaskan dukungan Pemprov Jatim terhadap program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis pengentasan kemiskinan. “Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam mewujudkan generasi emas 2045,” ujarnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pun turut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, integrasi data dan penguatan layanan Posyandu Reborn akan berdampak positif bagi berbagai sektor pembangunan. “Tentu kami akan mendukung dan merealisasikan program positif ini. Seluruh instansi terkait akan bersinergi untuk memaksimalkan capaian program tersebut,” tegasnya.
